oleh

Diwarnai Walk Out, Sugianto Menang Aklamasi  Akan Diadukan ke MP

BANDUNG – Aksi walk out mewarnai musyawarah daerah (Musda) X Partai Golkar Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Sabtu (20/2).

Akhirnya, panitia Musda memilih H Sugianto sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung periode 2021-2026.

“Setelah melalui perjalanan panjang Musda ke-X Partai Golkar Kabupaten Bandung, tentu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan Musda ke-X ini. Saya berterima kasih juga atas musyawarah mufakat yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang telah menetapkan saya sebagai ketua terpilih secara aklamasi,” kata H Sugih, panggilan akrab Sugianto seusai pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung.

Terpilihnya dia sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Bandung sudah melalui berbagai tahapan.

Menurutnya, dengan aklamasi tersebut pihaknya dapat kembali bisa membangun kebersamaan dengan seluruh keluarga besar Partai Golkar.

“Untuk kemenangan kita di tahun 2024, kita kembalikan kebersamaan dengan keluarga besar partai Golkar Kabupaten Bandung,” tegasnya.

Target kemenangan yang dicanangkannya, minimal 30 persen suara Partai Golkar di tahun 2024 nanti. “Oleh sebab itu kebersamaan yang dibangun ini untuk nama besar Golkar kabupaten Bandung,” tegasnya.

Hasil Musda akan Diadukan ke MP

Tim Kandidat dari Calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung H Anang Susanto, Nandang Sucita merasa tidak puas dengan hasil Muda X Partai Golkar Kabupaten Bandung. Karena itu, dia akan mengadukannya ke Mahkamah Partai (MP) yang dianggap tidak fair dan tidak sah.

“Menurut kami Musda tersebut sudah melanggar kontitusi. Kami akan adukan ini ke MP,” ujar Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Bandung tersebut, Minggu (21/2)

Pria yang kerap disapa Abah Korun ini mengatakan, pengaduan ke MP tersebut karena dibumbui  pelanggaran yang merugikan calon lain.

“Karenanya ini perlu diketahui dan diperjelas supaya tidak menjadi gagal faham atau pembodohan publik,” tegas Korun.

Pelanggaran yang dimaksud, kata Nandang, yaitu ada lima Pengurus Kecamatan (PK) yang di PLT-kan dan ada tiga PK yang diganti karena dianggap melanggar  Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak tercela (PD2LT) oleh Ketua DPD Kabupaten Bandung.

“Dengan di PLT-kannya lima PK dan di PD2LT-kannya 3 PK, jadi seolah olah pihak H Sugih mengantongi 21 PK,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, Ormas Pediri 1 suara (Soksi MKGR, Kosgoro) dan Ormas yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK Al Hidayah) ada di kubu H Anang.

Sedangkan sayap partai itu, kata Nandang, ada dua yakni AMPG dan KPPG.

“Suaranya pecah, AMPG mendukung H Sugih dan KPPG mendukung H Anang. Akhirnya tidak jadi suara alias gugur,” jelasnya.

“Dari 18 PK yang mendukung Pak H Anang, yang tiga di PD2LT dan yang lima di PLT-kan. Jadi 8 PK pendukung H Anang tidak mendapat undangan sehingga tidak bisa ikut Musda. Alhasil, H Sugih ditetapkan sebagai pemenang Musda dengan aklamasi karena merasa mengantongi 21 PK dimana 8 PK diantaranya yang di PD2LT dan di PLT-kan,” jelas Nandang. (cr2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *