oleh

Ormas Tuding Dewan Lamban Tanggapi Aspirasi

KOTA – Ketua Ormas AMX Kabupaten Sumedang Asep Rohmat menyesalkan sikap anggota DPRD Sumedang yang dinilai lamban dalam merespon sejumlah permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dia meminta audiensi untuk membahas persoalan krusial yang terjadi di tubuh Perumda Tirta Medal serta Pasar Moderen Sumedang.

“Sejak dua bulan lalu saya layangkan surat kepada Komisi ll DPRD Sumedang, namun belum ada jawaban,” katanya kepada Sumeks di Gedung DPRD Sumedang, Senin (22/2).

Termasuk surat susulan yang sudah dia tentukan tanggal audiensinya pun tak  pernah ditanggapinya. “Makanya, hari ini kita datang lagi ke sini untuk meminta kejelasan. Namun yang saya dapatkan hanya ruangan kosong melompong” ujarnya.

Asep beranggapan, DPRD tidak serius dalam menanggapi aspirasi masyarakat. “Makanya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” ketusnya.

Terpisah, Ketua Komisi ll DPRD Sumedang Warson menampik tudingan tersebut.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPRD Sumedang memiliki tanggung jawab untuk menerima aspirasi sekaligus merespon permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Selama ini, lembaga selalu respon dengan apa yang diaspirasikan masyarakat, baik melalui kelompok, Ormas dan lain sebagainya,” terang Warson melalui sambungan telepon.

Namun lantaran jadwal yang sangat padat, maka semua permintaan audiensi  belum bisa direalisasikan. “Agenda bulan Februari ini sangat padat, meskipun sudah saya jadwalkan. Namun terkendala sesuatu yang terpaksa hatus ditunda dulu. Hari ini saja ada kunjungan kerja ke Purwakarta,” sebutnya.

Kendati demikian, dia mengaku tak pernah putus melakukan koordinasi dengan pimpinan dewan, mengingat surat permohonan audensi tersebut ditujukan kepada lembaga yang dalam hal ini Ketua DPRD.

“Dari Ketua DPRD, nanti di disposisi ke komisi yang bermitra dengan OPD atau pun lembaga yang ada di Pemerintah Daerah. Itu kan ada kewenangannya pimpinan untuk surat ke luar,” tuturnya.

Sebagai komisi yang sifatnya teknis dan bermitra dengan beberapa OPD, pihaknya harus menyesuaikankan dengan jadwal yang sudah diagendakan Badan Musyawarah (Bamus).

“Sebetulnya tanggal 8 Maret waktu itu kami siap, bahkan sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Namun karena pada waktu itu bertepatan dengan pembukaan Musrenbang, maka secara otomatis kami tidak bisa menyelenggarakan audensi,” katanya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *