SUMEDANGEKSPRES.COM – Pandemi Covid-19 belum usai, akibatnya perekonomian Tanah Air sangat berdampak. Termasuk di Kabupaten Sumedang.
Menanggapi hal itu, Antroolog Universitas Padjajaran (Undap), Prof Dr Opan S Suwartapradja mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi persoalan tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumedang dan bukan sebatas Indonesia, tetapi juga jadi tantangan seluruh dunia.
“Secara umum memang pandemi (Covid-19) ini berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata Opan kepada Sumedang Ekspres melalui panggilan telepon, belummlama ini.
Baca Juga:Warga Desa Peduli, Gotongroyong Bantu IsomanKorban Longsor Cimanggung Bertahan di Rusun Cangkuang. Sekda: Relokasi Masih Menunggu Kementrian PUPR
Menurut Opan, yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 kepada masyarakat perkotaan serta para pedagang.
“Terutama masyarakat yang berusaha di sektor jasa dan perdagangan. Pedagang UMKM tidak bisa jajakan dagangannya,” ujar Opan.
Hal tersebut, lanjut Opan, dikarenakan pada kondisi pandemi Covid-19 setiap aktivitas masyarakat perlu dibatasi sebagai bentuk meminimalisir penyebaran virus. Maka, pemasukan para pedagang kecil tidak seperti sebelum adanya pandemi ini.
“Konsumen pelanggan ini takut pada penjual. Artinya konsumen lebih teliti soal kebersihan, apakah tempatnya bersih, penampilan tempat usaha itu jadi daya tarik konsumen,” jelasnya.
Sementara itu, Opan menjelaskan, untuk mengatasi persoalan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 perlu adanya peran pemerintah.
“Mengatasi ekonomi di masa pandemi (Covid-19) ini memang dilematis. Di lain pihak masyarakat tidak bisa berusaha karena ada kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan. Ini mestinya ditanggulangi oleh pemerintah,” imbuh Opan.
Di lain pihak, laniut dia, pemerintah mengeluarkan kebijakan, kemudian ada bantuan pemerintah untuk penanganan ekonomi masyarakat. “Tapi di masyarakatnya ini antara suara di atas dan di bawah masih tanda tanya,” tambahnya.
Baca Juga:PPKM Darurat, Akses Menuju Tempat Wisata Ditutup TotalMenko Airlangga: Usaha Mikro Kecil, Warung, Warteg dan PKL Bisa Daftar Bansos
Ketidakjelasan antara arahan dari pemerintah dengan penerima bantuan, yaitu masyarakat tidak sampai sasaran.
“Apakah karena prosedur, mungkin prosedur, karena cara birokratif masalah uang sensitif. Karena itu lambat sampainya,” tutup Opan. (kos)