RAPBN 2022 mengusung tema “Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan akan fokus pada Dukungan Kesehatan dan penguatan Perlindungan Masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.
Menko Airlangga mengatakan,”RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional.”
Dalam RAPBN 2022, Pemerintah menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp 1.840,7 Triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7% dibandingkan APBN 2021, atau Defisit APBN sebesar 4,85% dari PDB.
Baca Juga:11 Prioritas Pembangunan Jabar Tahun 2022Gubernur Jabar Ridwan Kamil Hadiri Sidang Tahunan MPR-RI
Untuk mengantisipasi situasi pandemi, maka Pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp 148,1 Triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 153,7 Triliun dengan rincian sebagai berikut:
Penanganan Kesehatan (Rp 148,1 Triliun) Perlindungan Masyarakat (Rp 153,7 Triliun)
Testing, Tracing, Treatment Rp 4,5 Triliun
Perawatan Pasien COVID-19 Rp 14,9 Triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15%)
Obat COVID-19 Rp 1 Triliun (4 juta paket)
Insentif Nakes (12 bulan) : Pusat Rp 6,4 Triliun dan Daerah Rp 6,1 Triliun
Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 Triliun
Insentif Perpajakan Vaksin Rp 2,4 Triliun
Penanganan Kesehatan Lainnya di Daerah Rp 26,2 Triliun
Antisipasi Kesehatan Lainnya Rp 38,7 Triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15%.
PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 Triliun
Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 Triliun
Kartu Prakerja Rp 11,0 Triliun
Dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 5,6 Triliun
BLT Desa Rp 27,2 Triliun
Cadangan Perluasan Rp 36,16 Triliun:
Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 Triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 Triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 Triliun (6 bulan)
Cadangan Perlinmas Rp9,0 Triliun.
(rls)