“Terdapat tiga indikator dalam SAKIP Desa, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Menurut Sekda, SAKIP Desa tidak bertentangan dengan Undang-undang Desa, tetapi justru sangat relevan.
“SAKIP Desa merupakan salah satu bentuk wujud asas umum penyelenggaraan pemerintahan desa yakni asas akuntabilitas karena aparatur desa bekerja dengan berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja,” imbuhnya. (nur/rls)