sumedang.jabarekpres.com – Untuk Program Rencana Kerja dari 32 persen anggaran Dana Desa ( DD ) tahun 2022, Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara memprioritaskan pada sektor perbaikan jalan dan Insentif para Kader.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Jatihurip Tata kepada Sumeks di ruangan kerjanya, Kamis ( 27/1 ).
“Allhamdulillah, Pemerintah Desa Jatihurip sepakat atas perubahan dari program rencana kerja 2022 hasil Musrenbangdes dahulu. Mengacu pada Perpres 104 tahun 2021, maka untuk rencana program kerja Desa Jatihurip tahun 2022 akan melakukan pembà ngunan infrastruktur (perbaikan jalan) yang kami tunda pelaksanaanya,” katanya.
Baca Juga:Bupati Sumedang: Waspadai Calo Pengangkatan Tenaga HonorerUnik, Ikan Kancra Capai Rp 1,5 Juta/Kg
Dijelaskan, adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan dengan anggaran bersumber dari DD tahun 2022 sudah disepakati hasil rembugan musyawarah ldengan para ketua RW dan para tokoh. Diantaranya yaitu hotmix jalan di RW 06, hotmix Jalan RW 02, peningkaran insetif para Kader, program Desa Bersinar, peningkatan Perangkat Desa, pesantren kilat, pelatihan olahraga dan insentif guru ngaji, guru TK dan guru Paud. Kemudian, pemberdayaan perempuan, Penyusunan Musdes, RPJMdes, lokakarya, dan Musdus.
“Itulah semua program rencana kerja kami pada tahun 2022 sekarang dengan pagu anggaran bersumber dari 32 persen Dana Desa anggaran 2022,” katanya.
Tata berharap kepada pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten, sebagai Kepala Desa yang baru dihadapkan dengan terbitnya Peraturan Presiden 104 tahun 2021 dimana 40 persen Dana Desa harus disalurkan untuk Bantuan langsung Tunai ( BLT ) hal ini menimbulkan banyak perubahan atas rencana kerja yang sudah di Musrenbangkan. Karena, sudah banyak infrastrutur yang sudah rusak seperti, jalan,TPT saluran air dan drainase.
“Jadi dengan adanya perubahan seperti itu, banyak masyarakat yang merasa keberatan. Untuk itu kedepannya saya berharap dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk anggaran Dana Desa ( DD) itu harus disesuaikan dan dioptimalkan dengan kebutuhan dan keadaan desa masing – masing. Apalagi untuk infrastruktur lingkungan itu harus dioptimalkan karena pada musim penghujan khusus untuk infrastruktur lingkungan itu banyak yang rusak,” paparnya.
Dikatakan, infrastruktur merupakan akses untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur di desa kedepanya bisa lebih baik dari sekarang, guna menunjang kehidupan perekonomian.
“Apalagi di Desa Jatihurip, masyarakatnya kebanyakan home industri pembuat Batu Bata Merah yang bergantung pada akses jalan. Memang BLT juga untuk kemaslahatan masyarakat juga, tapi di sisi lainnya banyak infrastruktur yang sudah rusak yang perlu perbaikan. Untuk itu saya mohon kepada pemerintah pusat untuk di perhatikan,” tutupnya. (ahm)