sumedangekspres – Pemilihanan umum merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan proses demokrasi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan menghasilkan pemerintahan negara yang demoktratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negra RI tahun 1945. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi bola liar yang bergulir.
Penundaan pemilu di Indonesia memamng pernah terjadi yaitu pemilu pertama yang seharusnya dapat dilaksanakan tahun 1946 tetapi dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Alasan penundaan pemilu pertama sejak kemerdekaan tahun 1945 yaitu belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan Negara. Begitupun dengan pemilu kedua yang dapat dilaksanakan pada tahun 1971 karena berbagai alasan diantaranya pergolakan didaerah diberlakukannya darurat perang, Irian Barat belum kembali kepangkuan Republik Indonesia dan persaingan ideologi yang tidak mempunyai tujuan yang sama.
Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir. Motif ketiga ketua umum partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih menjadi tanda tanya. apakah terkait proyek infrastruktur di ibukota Negara di Kalimantan sebagai modal politik? Pertanyaan ini ini masih menjadi tanda tanya besar. Penundaan pemilu bisa saja terjadi dengan melakukan amandemen pasal 22E UUD 1945 atau presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti UUD.
Baca Juga:Wakil Menteri BUMN II: Sumbangsih BRI Sangat Besar terhadap Peningkatan Inklusi KeuanganLirik Bertahan Terluka – Fabio Asher : Andaikan Kau Tahu Rasa Sayangku Melebihi Rasa Sakit ini
Usulan penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menurut Muhaimin usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun lebih stagnan akibat pendemi Covid 19. Usulan tersebut lantas didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Jawaban sementara dari pernyataan ketiga ketua umum partai politik adalah buying time strategi atau strategi mengulur waktu seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam disadur dari Kompas.com. Usulan penundaan pemilu oleh Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar tidak terlepas dari hasil elektabilitas pencalonan Presiden 2024. Jika pemilu ditunda Muhaimin dan Airlangga mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri.Berbeda dengan PKB dan Golkar, motif Zulkifli Hasan adalah demi mendapatkan kursi di pemerintahan. Karena PAN sudah lama menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tapi hingga saat ini belum mendapatkan posisi apapun. Selain mengincar kursi di pemerintahan menurut Ahmad Khoirul isu penundaan pemilu, motif Zulkifli yaitu untuk mempersiapkan logistik di 2024 mendatang.