sumedangekspres – Sri Langka saat ini mengalami kebangkrutan dan krisis ekonomo terburuk sejak kemerdekaan.
Perdana menteri Sri Langka, Ranil Wickremesinghe mengatakan bahwa saat ini negaranya sedang menghadapi situasi yang serius.
Berbulan-bulan Sri Langka dilanda kekurangan bahan bakar, makanan, hingga listrik.
Kebangkrutan Sri Langka dikarenakan negara tersebut telah gagal membayar 78 miliyar dolar AS dalam pembayaran bunga utang pada tahun 2022.
Baca Juga:TKW di Arab Saudi, Tidur dengan Majikannya Tiap HariGubernur Ridwan Kamil: Jabar Berhasil Melebihi Target Realisasi Pendapatan Daerah APBD TA 2022
Hal ini dapat serius merusak kepercayaan investor di suatu negara, membuat Sri Langka sulit untuk meminjam uang di pasar internasional.
Selain itu juga, Sri Langka kekurangan mata uang asing sehingga susah untuk berbelanja dari luar negeri.
Diberitakan sebelumnya, kekurangan uang asing tersebut terjadi selama berbulan-bulan.
Kekurangan bahan makanan dan bahan bakar menyebabkan harga melambung.
Adanya pemadaman listrik dan kurangnya obat-obatan telah membawa sistem kesehatan Sri Lanka ke ambang kehancuran.
Bertambahnya tagihan impor karena pada akhir perang saudara 2009 lalu, Sri Lanka berfokus menyediakan barang untuk pasar domestik ketimbang masuk ke ekspor.
Akibatnya, pendapatan ekspor rendah, namun tagihan impor terus melambung.
Sri Lanka sekarang mengimpor 3 miliar dolar AS lebih banyak daripada ekspornya setiap tahun, dan itulah sebabnya ia kehabisan cadangan mata uang asing.
Terpuruknya perekonomian Sri Lanka juga berawal dari pemotongan pajak besar yang dilakukan Presiden Sri Lanka, Rajapaksa setelah ia berkuasa.
Akibat dari pemotongan pajak tersebut, Sri Lanka kehilangan pendapatan pemerintah lebih dari 1,4 miliar dolar AS per tahun, menurut Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabry.
Baca Juga:Pemdakab Garut Beri Bantuan Permodalan untuk 490 Pelaku UsahaMenutup Langganan Idul Adha, Peternak Sapi Sesalkan Kebijakan Pemerintah yang Lambat
Kegagalan panen yang meluas juga menjadi awal mimpi buruk bagi Sri Lanka.
Tahun 2021, Sri Lanka mulai kekurangan mata uang asing dan pemerintah membuat kebijakan untuk mencoba membatasi arus keluar dengan melarang impor pupuk kimia.
Rajapaksa meminta petani untuk menggunakan pupuk organik buatan lokal.
Akibatnya, gagal panen meluas dan Sri Lanka tak dapat mengekspor hasil pertaniannya.
Kegagalan panen ini berdampak besar pada perekonomian Sri Lanka karena mengekspor hasil pertanian adalah salah satu sumber pendapatan Sri Lanka.
Akibatnya, Sri Lanka harus menambah stok makanannya dari luar negeri, yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah.