Selanjutnya, program strategis kedua yakni program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, melalui Bank BPR Kerta Raharja dan Bank Bjb.
Tahap awal tahun 2022, Bupati telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 40 miliar yang digulirkan melalui bank BPR Kertaraharja dan BJB, masing-masing mengelola Rp 20 miliar. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan modal usaha bisa mengakses dua bank tersebut denganmasiing-masing pinjaman sebesar Rp. 2 juta.
“Masyarakat bisa memanfaatkan program ini, sebagai sarana meningkatkan perekonomian. Saya harap program ini bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang tak kalah penting, masyarakat bisa bangkit untuk maju dengan berwirausaha,” harap Kang DS, sapaan akrabnya.
Baca Juga:Kebonjati Bangun Dua Unit RutilahuTernak Kambing Masih Jadi Andalan
Program ketiga yaitu pemberian asuransi dan subsidi kepada petani dengan nama kartu tani sibedas. Sebagai program unggulan yang bersentuhan dengan masyarakat, Bupati Bandung menggulirkan program kartu tani dengan hibah sebesar Rp 25 miliar yang akan digulirkan pada 2023 mendatang.
Meski untuk merealisasikan program yang menjadi harapan para petani ini membutuhkan proses panjang, namun berkat keseriusan bupati bersama perangkat daerahnya, hibah tersebut direncanakan akan membantu sekitar 50.000 petani. Sampai saat ini telah terverifikasi sebanyak 41.000 petani yang maisng-masing akan menapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000,-
Bupati menyebutkan, hibah kartu tani si Bedas bisa dimanfaatkan para petani untuk keperluan pembelian sarana produksi pertanian/peternakan. Hibah itu pula diberikan, seiring dengan keputusan pemerintah mencabut subsidi untuk sejumlah jenis pupuk.
Selain asuransi dan subsidi, pada tahun 2023 Bupati Dadang Supriatna juga akan mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) khususnya untuk lahan pertanian padi sawah di Kab. Bandung.
Kebijakan pembebasan ini akan diambil sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, yang erat kaitannya dengan sektor pertanian
Selanjutnya Program Insentif Linmas, RT, RW dan PKK berikut BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kenaikan sebesar 100 persen. Sebagai bentuk perhatian pemerintah yang diharapkan, program ini dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi linmas, RT, RW dan PKK.
“Ini bentuk perhatian pemerintah, agar sebagai garda terdepan yang langsung berintraksi dengan masyarakat, pelayanan dapat terus ditingkatkan,” pesan bupati.