sumedangekspres- Pengamat dan Pemerhati Pemilu Ade Sunarya mengapresiasi dan bangga, terkait kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang masif dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumedang, melalui Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah-langkah edukasi kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kata dia, Panwaslu Kecamatan menghadirkan narasumber yang ahli di bidang kepemiluan dan demokrasi, serta melibatkan peserta dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat, pemuda, agama, perempuan dan stakeholders lain. Turut hadir pula para pimpinan dari unsur forkopimcam.
“Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Sumedang mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, pun untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagaimana tagline Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi Pemilu,” kata Ade Sunarya kepada Sumeks, baru-baru ini.
Baca Juga:Pj Bupati: Pancasila Jadi Rujukan KehidupanSitu Gelar Perpisahan Purna Bhakti Babinsa
Kata dia, masyarakat sebagai stakeholders Pemilu yang kuantitasnya paling banyak, mesti dilibatkan dalam pengawasan agar peran strategisnya tergali dan tersalurkan. Menurutnya, masyarakat pada hakikatnya adalah pemegang kedaulatan. Sejatinya, keterlibatan mereka bukan hanya sekadar memberikan hak suara, akan tetapi mengawasi seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu, baik itu tahapan pendaftaran pemilih, tahapan kampanye, maupun tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Masyarakat mesti terlibat dalam pengawasan untuk memastikan terlindunginya hak pilih; terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan; menentukan dan mengevaluasi kepemimpinan politik; dan mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah,” terangnya.
“Ada tugas besar bagi penyelenggara Pemilu secara nasional yaitu di samping mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi pemilih, dimana pada Pemilu 2019 mencapai 81,69%. Juga menekan suara tidak sah seminimal mungkin, karena di Pemilu 2019 mencapai angka 11,12% (17 juta),” sambungnya.
Dikatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu sangat baik. Berdasarkan hasil survei litbang Kompas pada April-Mei 2023, bahwasanya persepsi positif publik terhadap KPU dan Bawaslu cenderung menguat bahkan berada diranking ketiga dan keempat setelah TNI dan Pemda.
Ditinjau dari sisi pendidikan politik Pemilu, lanjut dia, Bawaslu diharapkan lebih intensif memberikan langkah-langkah edukasi kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan karena masyarakat belum banyak yang tersentuh berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan perundangan-undangan tentang Pemilu, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. “Pun juga belum tercerahkan tentang pelanggaran Pemilu terutama berkaitan dengan politik uang,” tandasnya.