Kepala daerah perlu bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perizinan
Dalam hal reformasi birokrasi, Presiden menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, terutama dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
Investasi adalah salah satu faktor kunci yang berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga:Baju Biru Muda Cocok dengan Jilbab Warna Apa : Tips dan InspirasiPengamat Politik Sebut Prabowo-Gibran Paling Layak Lanjutkan Legasi Presiden Jokowi
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden.
Ini menekankan bahwa perubahan dalam birokrasi dan perizinan akan mendukung upaya menarik lebih banyak investasi ke daerah.
5. Peran Kepala Daerah dalam Tahun Politik 2024
Presiden juga membahas peran kepala daerah dalam tahun politik 2024. Ia menekankan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apapun.
Netralitas adalah aspek kunci yang harus dijaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya.
Ini adalah panggilan untuk memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan adil dan transparan tanpa campur tangan yang tidak semestinya.
6. Penyelesaikan Pergolakan dalam Masyarakat
Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.
Baca Juga:Mimpi Uang Koin 500, Artinya Apa? Yuk Simak!Jusuf Hamka Orang Terkaya ke Berapa dan Berapa Total Kekayaannya?
Ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan di daerah masing-masing, terutama di tengah peristiwa politik yang sensitif.
7. Mendukung Program Prioritas Pemerintah
Terakhir, Presiden mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tandasnya.
Ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kesimpulan
Arahan Presiden Jokowi kepada para penjabat kepala daerah pada 30 Oktober 2023 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dari inflasi, dan memastikan kesejahteraan warga di seluruh Indonesia.