Setiap tuduhan yang terdapat pada seorang pejabat haruslah melalui proses hukum yang benar dan menyeluruh, sehingga kebenaran dapat terungkap dengan jelas.
Integritas lembaga penegak hukum, seperti KPK, harus tetap terjaga agar masyarakat tetap percaya pada keadilan.
Kepercayaan ini merupakan fondasi penting dalam membangun negara yang berkeadilan dan bebas dari korupsi.
Baca Juga:Afrika Selatan VS Z10Nis Isr4el, Afrika Selatan Memutuskan Menutup Kedutaan Besar IsraelPerebutan Lahan Cijeruk Bogor Perusahaan dan Warga Mendebarkan
Sementara itu, harta kekayaan seseorang, terutama seorang penyelenggara negara, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan pendapatan yang sah.
Tidak hanya soal jumlah, tetapi juga transparansi sumber dan cara perolehannya.
Oleh karena itu, kasus ini bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga panggilan untuk refleksi tentang transparansi, etika kepemimpinan, serta integritas institusi yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Kita sebagai masyarakat berharap agar proses hukum dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Artikel ini telah tayang di Jabar Ekspres dengan judul LHKPN KPK Catat Harta Kekayaan Firli Bahuri Rp22,8 M, Nihil Utang?