Untuk Tangani Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T, Berikut Strategi Ganjar

Untuk Tangani Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T, Berikut Strategi Ganjar
Untuk Tangani Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T, Berikut Strategi Ganjar(istimewa)
0 Komentar

sumedangekspres – Untuk Tangani Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T, Berikut Strategi Ganjar

Ganjar Pranowo Calon Presiden nomor urut 3 berupaya untuk mengatasi permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau 3T.

“Satu, infrastruktur di remote area masih menjadi yang utama, apakah itu infrastruktur jalan, infrastruktur IT ‘Pak sinyalnya gak ada’. Infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pendidikan,” tutur Ganjar di Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023). Dikutip dari liputan6.com (03/12/2023).

Baca Juga:Para Pendaki Segera Dievakusi Akibat Gunung Marapi ErupsiWakil Presiden Ma’ruf Amin Mengingatkan KPU Terkait Keamanan Data

Strategi Ganjar Untuk Tangani Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T

Ia terus berkomunikasi untuk menangani permaslahan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan di Daerah 3 T, termasuk dengan terus berkomunikasi dengan berbagai stakeholder dalam kaitannya untuk memberikan pemerataan fasilitas di seluruh Indonesia.

Ganjar mengaku sangat prihatin dengan adanya desa yang tidak memiliki Puskesmas atau pun tenaga kesehatan. Sebab itu, dia mencanangkan program satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku akan tetap menyiapkan bantuan dalam bentuk apapun sambil memperhatikan singgungan antara aksi sosial dengan politik uang atau money politic. Termasuk penyediaan fasilitas infrastruktur kesehatan dan lainnya.

Strategi Ganjar yang akan dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait sesuai sektornya, baik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah dan provinsi setempat, atau individu yang dapat memberikan bantuan.

0 Komentar