sumedangekspres – Kebocoran Data DPT Ancaman Terhadap Keamanan Pemilu, Takutnya Data Pemilih Di Jadikan Pinjol Sama Hackernya, Pemilu yang rapi dan aman menjadi dambaan semua pihak, namun kenyataannya, kebocoran data DPT (Daftar Pemilih Tetap) nampaknya telah terjadi.
Kami melakukan wawancara langsung dengan peretas untuk mengetahui alasan di balik kebocoran ini.
Kebocoran Data DPT Ancaman Terhadap Keamanan Pemilu
Kasus kebocoran data pemilih ini cukup mencengangkan, dijual dengan harga 1,2 miliar rupiah, dan dianggap sebagai informasi yang valid.
Baca Juga:Prabowo Subianto Siap Pensiun dan Naik Gunung Jika Kembali Kalah dalam PilpresBripka Asep Berikan Sentuhan Akrab Kerja Bakti, Sambang Kamtibmas, dan Sosialisasi Layanan 110
Kebocoran ini melibatkan puluhan juta orang, termasuk data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga).
Ketika Pemilu 2024 belum dilaksanakan, data pemilih tetap atau DPT baru saja bocor.
Kejadian ini terungkap saat seorang peretas dari lokasi yang tidak diketahui secara resmi mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan akses ke database pemilik Indonesia untuk Pemilu 2024.
Data yang terbocor ini termasuk informasi lengkap seperti nomor KK, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Tidak hanya itu, ada orang yang memiliki lebih dari satu data, mungkin karena perubahan alamat yang belum diperbarui oleh KPU.
Peretas tersebut menawarkan akses ke data ini dengan harga yang relatif terjangkau, sekitar 2 Bitcoin atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
Data ini mencakup hampir seluruh pemilih Indonesia, bahkan mencakup data calon presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden nanti.
Baca Juga:Kisah Menakjubkan TNI POLRI di Sukasari, Sumedang Quick Wins yang Mengubah Segalanya!Atikoh GP Sapa Warga Sumedang Malam Yang Dinantikan Oleh Warga Sumedang Ramah Sekali
Kami mencoba memverifikasi keaslian data yang dibocorkan tersebut dengan mencocokkan data calon presiden dengan data yang ada di situs KPU, dan ternyata cocok.
Namun, pertanyaan muncul apakah data tersebut benar-benar terbaru.
Dalam penelusuran lebih lanjut, kami menemukan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya juga terjadi penjualan data pemilih KPU, sehingga data yang bocor ini tampaknya valid.
Namun, belum pasti apakah data ini merupakan versi terkini dari DPT.
Masalah serius lainnya adalah keamanan data pribadi masyarakat yang terancam. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap KPU jika terbukti lemah dalam menjaga data pribadi ini.
Perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting, dan masyarakat berhak untuk diberitahu jika terjadi kebocoran data.