sumedangekspres – Pada tanggal 1 Januari 2024, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL).
Keputusan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 yang mengatur Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
Langkah tersebut merespons kewajiban Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Baca Juga:Netralitas KPU dan Kesiapan Pemilu 2024 Menurut Presiden Joko WidodoLibur Telah Tiba: Peningkatan Mobilitas Masyarakat pada Nataru 2023/2024
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengatakan tujuan penerbitan PMK adalah untuk mengendalikan konsumsi tembakau di kalangan masyarakat.
Keputusan ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang memberikan masa transisi pemungutan pajak tembakau atas rokok elektrik sejak pemberlakuan cukai pada pertengahan tahun 2018.
Pemberlakuan pajak rokok elektrik bukanlah suatu kebetulan.
Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif merokok terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong penggunaan rokok elektrik yang lebih aman.
Rokok elektronik termasuk dalam golongan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Jenis barang ini mencakup berbagai produk tembakau, mulai dari rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, hingga rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
Pemberlakuan pajak rokok elektrik juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan anggaran nasional dan melindungi kesehatan masyarakat.
Dengan memberlakukan pajak khusus pada rokok elektrik, pemerintah berharap dapat membatasi konsumsi rokok tradisional dan mendorong peralihan ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga:Timnas Indonesia Bersiap Hadapi Uji Coba Menjelang Piala Asia U23Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat Tahun 2023
Pemerintah Indonesia yakin langkah ini sejalan dengan tren global, dimana banyak negara mengambil langkah serupa untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional.
Pajak rokok elektrik diharapkan menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
Rephrase
Meskipun kebijakan ini dapat menyebabkan perubahan perilaku konsumen, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan masa transisi yang tepat bagi pelaku industri dan masyarakat.
Mengenakan pajak rokok elektrik bukan hanya sekedar langkah fiskal, namun juga bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.