sumedangekspres – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyoroti permasalahan dalam penunjukan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyerukan perlunya kembalinya sistem merit sebagai landasan dalam menentukan posisi pejabat di BUMN.
Dalam sebuah Dialog Capres dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anies mengatakan, “Kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit sistem dalam BUMN, supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi.”
Dalam pandangannya, penunjukan pejabat BUMN selama ini cenderung tidak didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor personal dan koneksi.
Baca Juga:Lagi Musim Hujan, Kamu Harus Waspada Sama Penyakit IniIni Daftar Paspor Terkuat di Dunia, Indonesia Dikalahkan Timor Leste?
Anies meyakini bahwa dengan menerapkan sistem merit, kinerja BUMN dapat meningkat secara signifikan.
Sistem penilaian berbasis kompetensi akan mencegah orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi memadai dari menduduki jabatan di perusahaan pelat merah.
“Supaya ordal-ordal selesai lah,” tegasnya.
Anies juga tidak hanya membatasi kritiknya pada penunjukan pejabat BUMN, tetapi juga merinci pandangannya terhadap paradigma pengelolaan BUMN secara keseluruhan.
Menurutnya, BUMN bukan hanya perusahaan yang berorientasi pada mencari keuntungan seperti perusahaan swasta.
Sebagai gantinya, ia berpendapat bahwa BUMN seharusnya diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
Dalam konteks ini, Anies percaya bahwa BUMN memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan tidak terikat oleh birokrasi pemerintahan yang rumit, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pembangunan.
Ia menekankan pentingnya memandang BUMN sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, bukan hanya sebagai entitas bisnis yang mencari laba.
Baca Juga:Citigroup PHK Karyawan Sebanyak 20.000 Orang, Kenapa?Buruan Ganti Profesi! Ini 15 Pekerjaan yang Terancam Hilang!
Pentingnya menjaga keseimbangan juga disoroti oleh Anies, khususnya dalam mengelola pendapatan negara melalui BUMN.
Anies mengingatkan bahwa menggunakan BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara dapat menimbulkan konflik kepentingan.
“Di situ ada conflict of interest, di satu sisi regulator, di sisi lain market player, maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan pemain pasar yang merupakan miliknya,” ujar Anies.
Dengan pernyataan dan kritiknya ini, Anies Baswedan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek penting dalam pengelolaan BUMN.
Menyoroti perlunya perubahan dalam sistem penunjukan pejabat dan paradigma pengelolaannya agar BUMN dapat berfungsi secara optimal untuk kepentingan pembangunan nasional.