Honorer yang Satu Ini Enggak Mungkin jadi PPPK 2024

Honorer yang Satu Ini Enggak Mungkin jadi PPPK 2024
Honorer yang Satu Ini Enggak Mungkin jadi PPPK 2024
0 Komentar

“Dua kali. Tugasnya apa itu sampai dikasih uang juga itu?” tanya jaksa.

“Sebetulnya kalau tugas-tugasnya ada di bagian umum dia, Pak. Di protokol juga, ya, protokoler juga, Pak,” kata Wisnu.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Baca Juga:Menghilangkan Sakit Tenggorokan: Tips dan Pengobatan yang EfektifMerawat Tenggorokan dengan Efektif: Tips dan Perawatan yang Bermanfaat

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta.

Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayar kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (antara/jpnn)

Laman:

1 2
0 Komentar