sumedangekspres – Kritik Tegas dari Eks Kabareskrim Polri: Kontroversi Kasus Vina Cirebon dan Ancaman Hukum bagi Saksi Palsu.
Polemik seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mendapat sorotan tajam dari seorang mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji. Kasus yang telah berlangsung selama delapan tahun ini semakin kompleks dengan munculnya beberapa saksi baru yang menambah kerumitan investigasi.
Menurut Susno Duadji, beberapa saksi baru tersebut telah memberikan kesaksian palsu yang semakin memperumit penyelesaian kasus tersebut. Dalam kritiknya, Susno secara tegas menyebutkan bahwa pengakuan dari saksi baru seperti Melmel dan Aep tidak dapat dipercaya karena dinilai sebagai kebohongan.
Baca Juga:Eksaminasi Kasus Vina Cirebon: Tinjauan Profesionalisme Polri dan Implikasinya pada KeadilanMenghadapi Tantangan Pendaftaran PPDB Jabar 2024: Solusi bagi Orang Tua dan Calon Siswa
“Saya belum melakukan pemeriksaan, namun saya yakin bahwa kesaksian dari Melmel sudah pasti bohong,” ungkap Susno dengan lugas. Ia juga menyoroti kesaksian dari saksi Aep, yang menurutnya merupakan salah satu kesaksian paling tidak masuk akal. Susno bahkan mengancam bahwa jika terbukti memberikan kesaksian palsu, Aep layak untuk ditahan oleh pihak kepolisian.
Kritik yang dilontarkan oleh Susno Duadji tidak berdasarkan asumsi semata, melainkan atas dasar pengamatan dan pengetahuannya sebagai seorang mantan Kabareskrim. Ia menegaskan bahwa Aep, sebagai saksi kunci dalam kasus ini, tidak hanya gagal hadir dalam persidangan, tetapi juga memberikan kesaksian yang tidak kredibel.
Keprihatinan Susno terhadap kasus ini bukanlah tanpa alasan. Beliau menyadari bahwa penyelesaian kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak hanya penting bagi pihak berkepentingan langsung, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam pandangannya, keberadaan saksi palsu seperti Aep mengancam integritas sistem peradilan dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan yang dijunjung tinggi.
Namun demikian, Sorotan Susno Duadji juga membangkitkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus yang rumit seperti ini. Kritiknya terhadap saksi palsu memberikan pijakan bagi pertimbangan lebih lanjut tentang perlunya perbaikan dalam proses pengumpulan bukti dan penegakan hukum.
Rekomendasi Susno Duadji untuk menindak saksi palsu dengan tegas menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan kebenaran. Namun, sanksi hukum yang diajukan juga memerlukan bukti yang kuat dan proses yang transparan agar tidak menimbulkan keraguan atas keadilan yang diupayakan.