sumedangekspres – Kebijakan TAPERA Bikin Geger! Lihat Bagaimana Buruh Subang Merespons,Pada Selasa, 11 Juni, ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang memadati jalan-jalan utama Subang Kota untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap aturan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
Para buruh tersebut menilai bahwa potongan sebesar 2,5 persen dari gaji mereka untuk TAPERA akan menjadi beban yang berat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Artikel ini telah tayang di pasundanekspres.id dengan judul Aliansi Buruh Subang Tolak TAPERA.
Kebijakan TAPERA Bikin Geger
Potongan Gaji yang Memberatkan
Baca Juga:Ternyata Ini Alasan di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kades di Subang Hingga 8 Tahun!Pj Bupati Subang Turun Tangan! Begini Cara Pastikan Hewan Kurban Sehat di Idul Adha
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Subang, para buruh menyampaikan keresahan mereka melalui orasi dan spanduk-spanduk yang berisikan tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Hosken Ginting, mengungkapkan bahwa potongan sebesar 2,5 persen tersebut dianggap tidak wajar dan terlalu membebani, terutama bagi para buruh dengan upah minimum yang rendah.
Ginting juga menyoroti bahwa peraturan pemerintah terkait TAPERA, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, dinilai masih belum jelas dan terkesan dipaksakan.
“Aturan mengenai TAPERA ini juga dinilai belum jelas dan masih abu-abu,” ujarnya kepada awak media.
“Tidak ada urgensitas dari aturan tersebut, TAPERA justru berubah menjadi bersifat memaksa alih-alih sukarela, dan tidak adanya badan pengawas yang jelas dalam regulasi TAPERA sehingga rawan korupsi,” tambahnya.
Keluhan atas Banyaknya Iuran
Para buruh juga mengeluhkan banyaknya iuran yang harus mereka bayar setiap bulannya.
Dengan upah minimum yang kecil, iuran tambahan seperti TAPERA dianggap sangat memberatkan.
Baca Juga:OIKN Minta Tambahan Rp 29 Triliun Ke DPR, Buat Apa Sih? Katanya Banyak Sponsor BesarSri Mulyani Ungkap Rahasia di Balik Utang Rp 800 Triliun! Jangan Lewatkan Penjelasannya!
“Selain TAPERA, kami sudah dibebani dengan berbagai iuran lainnya yang membuat penghasilan kami semakin terkuras,” kata seorang buruh yang turut serta dalam aksi tersebut.
Kurangnya Pelibatan Buruh dalam Pengambilan Keputusan
Hosken Ginting juga mengkritik pemerintah karena dinilai gegabah dalam mengambil kebijakan tanpa melibatkan buruh dalam diskusi.
“Pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan tidak melibatkan buruh dalam pembahasan aturan TAPERA.
Ini sangat disayangkan karena buruh adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan ini,” jelas Ginting.