“Sebenarnya, kami belum melaporkan ke Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Pak Ucu Anwar Surahman, maupun ke Kepala Bidang (Kabid) Damkar, Pak Dani,” jelas Hendrik.
“Ini murni keresahan semua personel. Kami ingin kantor yang layak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya,” lanjutnya.
Hendrik juga menyebutkan bahwa armada yang dimiliki Damkar Kota Tasikmalaya saat ini sudah usang. Hanya dua unit mobil pemadam yang berfungsi maksimal, sementara tiga unit lainnya sudah tua dan tidak layak pakai.
Baca Juga:Profil dan Penyebab Viral Bobby Saputra di TikTokMengungkap Sosok Bobby Saputra yang Viral di Media Sosial
“Ini bukan hanya beban kerja, tetapi juga risiko kerja saat kami bertugas,” ujarnya.
Ia juga mengeluhkan rencana penerimaan hibah mobil damkar dari Provinsi Jawa Barat yang hingga kini belum terealisasi.
“Tiba-tiba dibatalkan. Tidak tahu apa penyebabnya. Itu sudah kami konfirmasi ke provinsi, saya menyaksikan langsung,” ujar Hendrik.
Selain itu, Hendrik menambahkan bahwa tidak ada satu pun hydrant di Kota Tasikmalaya yang berfungsi.
Hendrik menuntut agar Pemkot Tasikmalaya lebih memperhatikan kesejahteraan personel damkar.
“Kalau seperti ini, kami merasa dimarjinalkan. Baru dua tahun terakhir kami merasa diperhatikan setelah bergabung dengan BPBD Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa Kalak BPBD Kota Tasikmalaya dan Kabid Damkar cukup perhatian terhadap damkar.
“Teman-teman damkar punya harapan kepada mereka (Kalak BPBD dan Kabid Damkar). Mereka juga berjuang, tapi mungkin teman-teman sudah mencapai puncak kesabaran, makanya kami belum melaporkan ini ke Pak Kalak dan Pak Kabid. Ini murni gerakan teman-teman di lapangan,” tandasnya.
Baca Juga:Link Baca Manhwa Not Your Typical Reincarnation Story Chapter 65 Sub IndonesiaBaca Manhwa Not Your Typical Reincarnation Story Chapter 64 Sub Indonesia
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan kantor Damkar sebesar Rp 1 miliar sudah diterima DPUTR.
“Betul sudah ada di DPUTR. Perencanaannya sudah selesai. Tinggal menunggu penempatan lokasinya,” ucapnya kepada Radar saat dihubungi via telepon pada Selasa, 18 Juni 2024.
Hendra menyebutkan bahwa kesepakatan antara DKPPP dan Damkar belum tercapai sehingga pelaksanaan pembangunan kantor Damkar belum bisa dimulai. Ia pun mengaku risau karena hanya tersisa enam bulan dari target pelaksanaan.