Proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Barat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Jawa Barat.
Pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target mengindikasikan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dan DPRD untuk mencari solusi guna meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp 24,37 triliun menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Dalam konteks pendapatan transfer, realisasi sebesar Rp 10,28 triliun atau 95,96 persen dari target juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme transfer dana agar dapat mencapai target yang lebih optimal. Lain-lain pendapatan yang sah, yang melebihi target sebesar 107,92 persen, merupakan aspek positif yang dapat dijadikan contoh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Baca Juga:PKL Tolak Relokasi ke Rest Area Gunung Mas Setelah 30 Tahun Berjualan di PuncakPembersihan Sampah di Sungai Citarum Diperpanjang: Instruksi Tegas dari Pj Gubernur Jabar
Di sisi belanja daerah, realisasi belanja operasi sebesar Rp 19,09 triliun atau 97,83 persen dari target menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan belanja operasional. Namun, belanja modal yang hanya mencapai 94,83 persen dari target perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.
Belanja tidak terduga yang hanya mencapai 5 persen dari target menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih baik dalam mengelola dana darurat. Belanja transfer yang mencapai 95,29 persen dari target juga memerlukan perhatian untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 800,4 miliar menunjukkan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran, namun juga menandakan bahwa ada dana yang tidak terpakai yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang lebih baik dan penggunaan dana yang lebih efektif menjadi fokus penting bagi pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat.
Dalam konteks aset daerah, total aset sebesar Rp 45,77 triliun mencerminkan kekuatan keuangan dan potensi ekonomi daerah. Namun, pengelolaan aset yang lebih baik diperlukan agar aset tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Investasi jangka panjang sebesar Rp 12,74 triliun menunjukkan upaya pemerintah provinsi untuk menyiapkan dana untuk kebutuhan masa depan, sementara aset tetap sebesar Rp 28,69 triliun mencerminkan investasi yang telah dilakukan dalam bentuk infrastruktur dan properti.