Kritik Pedas Advokat terhadap Kinerja DPR, Main Judi Online dan Lupa Revisi UU Polri

Kritik Pedas Advokat terhadap Kinerja DPR: Main Judi Online dan Lupa Revisi UU Polri
Kritik Pedas Advokat terhadap Kinerja DPR: Main Judi Online dan Lupa Revisi UU Polri (ist)
0 Komentar

sumedangekspres – Kritik Pedas Advokat terhadap Kinerja DPR, Main Judi Online dan Lupa Revisi UU Polri.

Kritik pedas terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mengemuka dari Advokat Alvin Lim, yang menganggap bahwa para anggota DPR tidak lagi menjalankan peran mereka dengan baik sebagai wakil rakyat. Alvin, dari LQ Indonesia Law Firm, bahkan mengusulkan agar DPR dibubarkan karena dinilainya tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

Salah satu sorotan utama Alvin adalah terkait revisi Undang-Undang Kepolisian yang sedang digodok DPR. Menurutnya, revisi ini tidak hanya tidak menguntungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan kelebihan wewenang kepada kepolisian, seperti kemampuan untuk mencabut akses internet warga. Alvin khawatir hal ini dapat disalahgunakan oleh oknum di dalam Polri untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan masyarakat.

Baca Juga:Langkah Tegas Lapas Cipinang: Napi Tersangka Love Scamming Dipindahkan ke NusakambanganAyu Ting Ting Tetap Optimis Mencari Cinta Sejati Meski Gagal Menikah dengan Muhammad Fardhana

“Revisi UU Kepolisian ini melewati batas kewenangan yang seharusnya, dan jika disahkan, akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan bersuara dan akses informasi di Indonesia,” tegas Alvin dalam pernyataannya pada Senin, 1 Juli 2024.

Selain itu, Alvin juga mengkritik revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengharuskan semua konten kreator untuk mendapatkan izin sebelum menayangkan konten. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bisa menghambat aspirasi dan ekspresi masyarakat, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai alat sensor yang melanggar kebebasan berpendapat.

“Tindakan seperti ini akan merugikan masyarakat karena dapat menghambat kreativitas dan kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi hak asasi yang dilindungi dalam masyarakat demokratis,” tambah Alvin.

Namun, sorotan Alvin tidak hanya terbatas pada aspek legislatif yang kontroversial. Dia juga menyoroti perilaku anggota DPR yang dinilainya tidak pantas dan merugikan citra lembaga legislatif. Alvin menegaskan bahwa banyak anggota DPR yang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, seperti tidur dalam rapat, menonton film porno, dan bahkan bermain judi online.

“Berita mengenai anggota DPR yang terlibat dalam praktik judi online menunjukkan betapa jauhnya mereka dari sikap dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan sebagai wakil rakyat. Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah terlibat dalam kegiatan yang merusak dan melanggar hukum,” ungkap Alvin dengan nada kecewa.

0 Komentar