Menurut Agus, kriteria kendaraan yang berhak mengonsumsi Pertalite nantinya tidak hanya mengacu pada spesifikasi mobil berdasarkan cubicle centimeter (cc) mesin, tetapi lebih kepada siapa pengguna dari mobil tersebut.
Agus menyebut bahwa kendaraan umum seperti taksi online masih akan masuk dalam kategori yang berhak mengonsumsi Pertalite.
Namun, hal ini tidak berlaku bagi taksi online seperti Silverbird yang masuk dalam kategori mewah atau premium.
Baca Juga:Mobil dan Motor Ini Terancam Tak Bisa Isi Pertalite Lagi! Kamu Punya Salah Satunya?NMAX 'Turbo' Beneran Kenceng? Simak Cerita Seru Test Ride di Sirkuit
“Itu nggak masuk taksi online. Maksudnya yang kelas biasa (dapat). Kalau lux ya enggak,” jelas Agus.
Sebelumnya, Kementerian ESDM dan BPH Migas sempat menyebut bahwa kendaraan yang boleh membeli Pertalite adalah mobil dengan mesin di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc.
Dengan demikian, mobil dengan cc di atas 1.400 dan motor di atas 250 cc tidak akan diperkenankan mengisi BBM Pertalite.
Tantangan Penyaluran BBM Bersubsidi
Agus juga mengakui bahwa penyaluran BBM bersubsidi lebih sulit dibandingkan penyaluran subsidi listrik.
Pasalnya, penyaluran subsidi listrik secara natural memang by name dan by address, sementara penyaluran BBM bersubsidi membutuhkan basis data yang lebih kompleks.
Meskipun rencana pembatasan BBM bersubsidi ini masih dalam kajian dan belum diputuskan secara final, kebijakan ini sudah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat.
Banyak yang merasa khawatir dengan kemungkinan kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap perekonomian sehari-hari.
Baca Juga:Pelaku Curanmor Spesialis Pertokoan Tertangkap di Kelapa GadingWarga Terkejut! Api Besar Hanguskan Rumah di Kampung Kurus Cilincing
Di sisi lain, ada juga yang mendukung langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.
Hingga kini, nasib kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang masih belum jelas.
Berbagai pihak, termasuk pemerintah dan PT Pertamina, masih terus melakukan kajian dan persiapan terkait rencana ini.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai kebijakan ini.
Yang jelas, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghemat keuangan negara dan memastikan subsidi tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.