sumedangekspres – Pemeriksaan KPK Terhadap Istri Ketua DPRD dalam Kasus Korupsi Dana Hibah.
Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap istri Ketua DPRD Jawa Timur, Fujika Senna Octavia, dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur.
Pemeriksaan oleh KPK
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa istri dari Kusnadi tersebut telah dipanggil untuk memberikan keterangan. “Benar, kemarin saudari F dimintai keterangan oleh penyidik,” ungkap Tessa. Pemeriksaan ini fokus pada pengetahuan Fujika Senna Octavia mengenai alokasi dana hibah dari provinsi Jawa Timur yang disalurkan kepada kelompok masyarakat (pokmas).
Baca Juga:Teror ke KPU Jakarta Utara, Surat Ancaman dan Bangkai AyamLumba-lumba Hewan Paling Bahagia, Selalu Tersenyum Kapanpun dan di Manapun
Menurut Tessa, pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami informasi yang dimiliki oleh istri Ketua DPRD Jawa Timur mengenai distribusi dana hibah tersebut. “Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang bersangkutan terkait alokasi dana hibah dari provinsi Jatim ke Pokmas,” tambahnya.
Kasus Korupsi Dana Hibah
Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019 hingga 2022. Pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dari jumlah tersebut, tiga orang tersangka merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu orang lagi adalah staf pejabat. Sementara itu, 15 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, dan dua tersangka lainnya berstatus sebagai penyelenggara negara. Meski demikian, KPK masih belum merinci identitas para tersangka secara detail.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi dana hibah ini berawal dari penemuan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur. Dana hibah ini, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Penyelidikan oleh KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dalam alokasi dana tersebut. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mempengaruhi program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.