sumedangekspres – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan Pilkada di Jakarta.
Dalam pidatonya pada acara penyerahan rekomendasi calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Megawati menyebut adanya usaha yang dilakukan untuk menghalangi calon dari koalisi lain.
Menurut Megawati, pembatasan-pembatasan yang diberlakukan tampaknya bertujuan untuk mempersempit ruang demokrasi dengan cara menghambat calon-calon tertentu.
Baca Juga:BEJAT! Seorang Kakek Pensiunan ASN Ini Cabuli Bocah SD untuk Lampiaskan Nafsu BejatnyaPKS Usung Erwan, Kang Rinso Ditetapkan Cawabup
Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan tersebut mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang menurut Megawati, bisa saja dibatalkan karena adanya penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia menilai bahwa langkah-langkah ini menghambat proses demokrasi yang seharusnya berlangsung secara terbuka dan adil.
Megawati juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan calon independen dalam Pilkada Jakarta. Menurutnya, calon independen sulit untuk diterima dalam kontestasi ini karena syarat-syarat yang ditetapkan cukup berat, seperti kebutuhan untuk mengumpulkan 6,5 persen dari jumlah pemilih.
Ia merasa kehadiran calon independen seolah hanya menjadi tambahan yang tidak relevan dan membuat situasi semakin rumit.
Lebih jauh lagi, Megawati menilai bahwa Presiden Jokowi tampaknya tidak ingin menyerahkan kekuasaan dengan mudah.
Ia mengamati bahwa Jokowi lebih memilih untuk melanjutkan kekuasaan melalui koalisinya daripada benar-benar meninggalkan kursi kepresidenan.
Baca Juga:Waspada MPOX Bisa Menular Lalui Sentuhan Fisik ! Berikut Gejala dan cara PenularannyaKemarahan Masyarakat Terhadap UU Pilkada Disoroti Mancanegara, Eaj Park Eks DAY6 Ikut Komentari Putusan MK
Megawati mengungkapkan pandangannya dengan tegas, menyatakan bahwa jika dirinya diminta untuk berhenti, ia akan melakukannya tanpa banyak perdebatan.
“Lah emang iya, saya enggak punya beban, saya disuruh berhenti, ya saya berhenti. Ya udah aja, daripada gua bikin gugat-gugat nanti ngga jelas, Republik ini ngga punya presiden. Gitu wae saya. Ya saya hidup juga terus,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa lebih baik menghindari ketidakpastian dan memperjelas status kepresidenan daripada menciptakan situasi yang tidak jelas yang dapat merugikan Republik ini.
Secara keseluruhan, Megawati menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap proses Pilkada dan manuver politik yang dianggapnya merugikan demokrasi serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Kritiknya tidak hanya menyoroti masalah teknis dalam pelaksanaan Pilkada tetapi juga menyentuh isu-isu politik yang lebih luas mengenai kekuasaan dan kepemimpinan.