Eni Sumarni Soroti Permasalahan Sosial di Masyarakat   

SOROTI: Bakal Calon Bupati Sumedang yang diusung Partai Golkar Erni Sumarni saat mengikuti senam massal di Lap
SOROTI: Bakal Calon Bupati Sumedang yang diusung Partai Golkar Erni Sumarni saat mengikuti senam massal di Lapangan Sepakbola Madukara Kecamatan Paseh, Jumat (20/9/2024).
0 Komentar

sumedangekspres, PASEH – Bakal Calon Bupati Sumedang yang diusung Partai Golkar Erni Sumarni menyoroti berbagai masalah sosial yang terjadi saat ini di masyarakat. Seperti, pinjaman online, Bank Emok dan narkoba.

“Permasalahan masyarakat saat ini banyak yang menjadi korban pinjol, Bank Emok dan narkoba,” kata Eni seusai mengikuti kegiatan senam massal di Lapangan Sepakbola Madukara Kecamatan Paseh, Jumat (20/9/2024).

Ditegaskan, oleh karena itu masa depan terletak di generasi muda. Dirinya akan fokus mempersiapkan generasi muda dengan memberantas stunting dan lainnya.

Baca Juga:Rani, Tendik Teladan Unisba Dapat Hadiah Jalan-Jalan Gratis ke Bali dari Motivator Kawakan Dr Aqua DwipayanaKawal Pilkada 2024, LS Vinus Kunjungi KPU Sumedang

“Permasalahan-permasalahan seperti stunting, narkoba bahkan LGBT mulai banyak di Sumedang. Hal itu harus disikapi secara serius,” tegasnya.

Apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Sumedang, Eni menegaskan, dirinya akan memberantas masalah yang terjadi di masyarakat. Karena, pejabat itu harus mengatasi masalah.

“Baik itu pemerintahan desa hingga Presiden harus mengatasi masalah. Karena, kita berangkat dari masalah. Apa yang menjadi permasalahan sosial, diprogramkan, sinergi baik dari APBD dan APBN,” katanya.

Ditegaskan, semua itu harus fokus karena sudah ada porsinya. Ada Undang-undangnya.

“Kita jalani UU itu, semuanya itu UU mempermudah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terkait infrastruktur, Eni menjelaskan, porsi anggaran untuk pengelolaan infrastruktur itu 70 persen, 30 persennya pemberdayaan. Semua porsi anggaran seperti itu.

“Tetapi kalau sudah terpenuhi infrastruktur, baru boleh di balik porsi anggarannya lebih banyak kepada pemberdayaan. Jadi harus berbarengan, ada infrastruktur ada pemberdayaan. Harus balance antara pengelolaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya. (bim)

0 Komentar