sumedangekspres – Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Hotel Hanjuang Hegar, Rabu (2/10/2024).
Pembahasan rakor tersebut difokuskan pada upaya mencari solusi atas tantangan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kontribusi PAD Kabupaten Sumedang hanya mencapai 20% dari total APBD sebesar Rp 3,1 triliun, sebagian besar masih bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi.
Baca Juga:Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Tinggal Sebulan Lagi, Kirimkan Karya Jurnalistik Terbaikmu!Hadiri Ujian Terbuka Dirjen PPTR, AHY : Pemangku Kebijakan Harus Dekat Dengan Dunia Keilmuan
Rohana, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, menyoroti lemahnya kontribusi PAD yang pada September 2024 baru mencapai sebesar Rp 611 miliar atau 66,82% dari target yang ditetapkan.
“Dari angka ini, kita hanya bisa membelanjakan sekitar8 Rp 300 miliar, karena sebagian besar PAD berasal dari BLUD RSU dan Puskesmas,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata dia, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan.
Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menegaskan pentingnya sinergi dan inovasi kebijakan untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
“Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Sumedang,” ujarnya.
Melalui Rakor tersebut, Yudia berharap bisa menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan PAD, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik.
“Tantangan dalam pengelolaan pendapatan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan lebih aktif menggali potensi pendapatan yang ada,” pungkasnya (red)