sumedangekspres, JATINANGOR – Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKB, Herman Habibullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai keluhan petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan rusaknya saluran irigasi yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Dalam dialog reses Sidang 1 Tahun 2024 bersama para petani di wilayah Sumedang, baru-baru ini. Kang Herman, sapaan akrabnya, menyebutkan, keluhan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius yang harus segera diatasi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan masalah ini tidak berlarut-larut. Menurut Kang Herman, salah satu persoalan utama yang diungkapkan petani adalah perubahan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
Baca Juga:Sengketa Lahan SDN Pasirhuni Khawatir Berdampak Terhadap Kegiatan Belajar MengajarPAD Pasar Hewan Tanjungsari Meningkat Jadi Rp15,046 juta
Mekanisme baru yang mengharuskan penggunaan KTP, menggantikan kartu tani, dinilai belum disosialisasikan secara memadai, sehingga banyak petani yang kesulitan mengakses pupuk tersebut.
“Perubahan sistem ini seharusnya mempermudah, bukan malah menambah beban petani. Sosialisasi yang jelas dan mekanisme teknis yang lebih sederhana harus menjadi prioritas Pemda,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sistem yang tidak efektif dapat berdampak buruk pada produktivitas sektor pertanian di daerah tersebut. Selain persoalan pupuk, Kang Herman menyoroti kerusakan saluran irigasi yang menjadi kendala utama bagi petani.
Ia menjelaskan, tanpa irigasi yang memadai, distribusi air ke lahan pertanian tidak akan optimal, yang dapat berujung pada gagal panen dan kerugian besar bagi para petani.
“Irigasi adalah tulang punggung pertanian. Jika infrastrukturnya rusak, dampaknya sangat besar bagi petani dan ekonomi daerah. Pemda harus segera turun tangan memperbaiki titik-titik kritis,” jelasnya dengan nada serius.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Herman mengajukan sejumlah usulan konkrit kepada Pemda Sumedang. Pertama, evaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan prosesnya lebih transparan dan mudah diakses.
Kedua, mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, terutama di wilayah dengan potensi pertanian yang besar. Ketiga, meningkatkan komunikasi langsung antara dinas terkait dan petani agar solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Baca Juga:Perumda Tirta Medal Gelar Pelatihan Bela Negara Setingkat StafDorong Kemandirian Pemuda Desa, Karta Tunas Mekar Budidayakan Jamur Tiram
Kang Herman juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia berencana membawa isu tersebut ke sidang DPRD untuk memastikan perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah.