Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai harta kekayaan pejabat negara, yang penting untuk tujuan transparansi dan pencegahan korupsi.
Prosedur yang dapat diikuti publik jika mereka menemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN yang telah dilaporkan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:
- Melaporkan Ketidaksesuaian: Jika publik menemukan bahwa LHKPN yang ditampilkan tidak sesuai atau mencurigakan, mereka bisa mengirimkan laporan dengan mengklik tombol merah yang ada di layar.
- Mengisi Identitas: Untuk melakukan pelaporan, publik harus mengisi informasi identitas, termasuk nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email untuk keperluan komunikasi lebih lanjut.
- Menambahkan Bukti Pendukung: Sebagai bagian dari pelaporan, publik diminta untuk menyertakan bukti pendukung terkait ketidaksesuaian tersebut. Bukti tersebut harus diunggah dalam bentuk file dengan ukuran maksimal 6.000 KB, disertai dengan keterangan yang relevan.
Prosedur ini memungkinkan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memastikan keakuratan laporan harta kekayaan pejabat negara serta mendukung upaya transparansi dan pencegahan korupsi.(*)