“Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menyeimbangkan antara kebutuhan akan tenaga kerja terlatih dengan daya saing UMK yang tinggi,” ungkap Idam Rahmat.
Idam Rahmat juga menyoroti beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.
Secara umum, Sumedang memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat dalam beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan Gini Ratio. Namun, angka kemiskinan di Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata Jawa Barat.
Selain itu, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS menjadi perhatian serius.
Baca Juga:Hetty Andorina: Kuota PIP SD Melimpah, Segera Daftar UlangKejari Sumedang Serahkan Rp 8,7 Miliar Hasil Sitaan Kasus TPPU Narkotika ke Negara
“Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, terutama dalam pencegahan di area perguruan tinggi dan kawasan bisnis,” kata Idam.
Menjelang tahun 2025, LHKP PDM Sumedang menyusun beberapa resolusi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Resolusi tersebut mencakup pengawalan kinerja kepala dan wakil kepala daerah terpilih, perancangan andil ekonomi Muhammadiyah untuk kemakmuran, serta perlindungan terhadap warga dari perundungan, kekerasan anak dan perempuan, serta jaminan kesehatan masyarakat.
Idam Rahmat juga menekankan pentingnya peran Muhammadiyah dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
“Sebagai bagian dari persyarikatan, kami akan terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan janji-janji politik kepala daerah terpilih, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Dengan resolusi ini, diharapkan Sumedang dapat mencapai kemakmuran yang lebih baik di tahun 2025, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.(yga)