Program Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh Foto Menu di Media Sosial, Apakah Benar?

Program Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh Foto Menu di Media Sosial.
Program Makan Bergizi Gratis Tidak Boleh Foto Menu di Media Sosial..
0 Komentar

sumedangekspres – Program Makan Bergizi Gratis di sekolah memicu perdebatan setelah pihak sekolah melarang siswa membagikan foto menu makanan di media sosial, dengan alasan menjaga citra sekolah.

“Di sekolah tempat ngajarku kemaren, anak-anak maupun guru atau staff sekolah udah dihimbau buat nggak mempublikasi makan siang gratis ke media sosial. Kalau ada komplain, ke pihak sekolah langsung aja, biar pihak sekolah yang menyampaikan ke panitia,” tambah akun @ny***.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjarifudian menegaskan bahwa permintaan untuk tidak membagikan cerita tentang program Makan Bergizi Gratis tidak dimaksudkan untuk melarang, melainkan untuk menjadikan masukan tersebut sebagai bagian dari perkembangan program. Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan diri untuk menerima berbagai pertanyaan dan masukan.

Baca Juga:Yamaha Geber (Grebek Pasar Rame) Sukses Menutup Kemeriahannya di CilacapPernyataan Menkes Terkait dengan Keberadaan Virus Human Metapneumovirus

“Kalau memang ada foto atau bukti-bukti video, itu juga bagus kan nanti kita akan lakukan tentunya akurasi ataupun investigasi yang benar. Yang penting tadi bahwa semua itu harus men-support agar program ini sukses,” tandasnya.

Selain itu Hetifah melihat hal ini sebagai proses dari literasi digital dalam menanggapi sebuah program pemerintah yang baru diluncurkan.

Menurutnya, sangat penting untuk memberikan saluran agar seluruh pihak bisa menyampaikan masukannya.

“Kita harus dukung semuanya, tapi kalau memang ada sesuatu yang menjadi masalah, kita juga harus berikan saluran-saluran atau channeling dimana anak-anak, orang tua, juga termasuk satuan pendidikan bisa menyampaikan masukannya,” tuturnya.

Menurut Hetifah, pengawasan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kemendikdasmen, pemerintah daerah dan BBPOM. Ia menekankan pentingnya menciptakan mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan.(*)

0 Komentar