sumedangekspres – Anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Sumedang jadi perhatian Legislator dari Fraksi Golkar, Sonia Sugian, secara terbuka mengungkapkan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan selama ini lebih banyak bersifat seremonial dan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sini saya hanya menyampaikan apa yang terjadi di lembaga DPRD. Ini harus menjadi bahan evaluasi untuk perubahan ke depan,” kata Sonia, Kamis (30/1).
Sonia menyoroti bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD Sumedang yang mencapai Rp108 miliar terbilang fantastis. Sayangnya, efektivitas kegiatan tersebut dinilai rendah. “Misalnya kita ke DPRD Tegal atau Yogyakarta, di sana hanya seremonial, foto bersama, dan bertukar cinderamata saja,” ungkapnya.
Baca Juga:Streaming Drakor Study Group Episode 3 dan 4 Sub IndonesiaPolisi Tangkap Pelaku Pencurian Motor di Sumedang, Ancaman Hukuman Hingga 9 Tahun Penjara
Lebih lanjut, Sonia menjelaskan bahwa studi banding yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran dan diskusi justru sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Materi yang relevan dengan kebijakan daerah kerap tidak dibahas secara mendalam. “Padahal, anggaran yang dikeluarkan bukan hanya untuk tiket perjalanan saja, tapi juga mencakup biaya hotel, akomodasi, uang representatif, hingga uang harian,” terangnya.
Melihat kondisi ini, Sonia mengaku telah menyuarakan kritiknya dalam berbagai forum internal DPRD, termasuk di rapat fraksi dan komisi. Dia mengusulkan agar perjalanan dinas dikurangi dan anggarannya dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Daripada hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas atau rapat di hotel mewah, kenapa tidak dilakukan di gedung DPRD saja? Fasilitas kita sudah memadai,” ujarnya. Sonia pun mengapresiasi bahwa pada awal Januari 2025, lima panitia khusus (pansus) telah menggelar rapat di gedung DPRD, yang berarti penghematan anggaran hotel dan transportasi.
Meski demikian, Sonia tidak menolak sepenuhnya kunjungan kerja ke luar daerah. Namun, ia menekankan bahwa perjalanan tersebut harus benar-benar membawa manfaat. “Jika memang harus ada studi banding, pastikan ada materi yang relevan dan bisa diterapkan di daerah kita,” katanya.
Sonia juga menyoroti bahwa sistem yang sudah mengakar dalam perjalanan dinas DPRD perlu dievaluasi. “Jika bisa dilakukan secara daring, mengapa harus tatap muka dengan biaya besar? Ini soal efektivitas anggaran,” tambahnya.