Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa di balik kebijakan ini ada hak tenaga pendidik yang perlu diperhatikan. Banyak guru, terutama yang berstatus honorer, bergantung pada iuran peserta didik untuk mendapatkan gaji yang layak. Jika pemasukan sekolah terganggu, kesejahteraan mereka pun akan ikut terdampak.
Menyeimbangkan Kebijakan dengan Solusi Nyata
Sebagai solusi, Maulana mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada pendekatan yang berkelanjutan, misalnya dengan memperkuat skema subsidi pendidikan atau memberikan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel bagi keluarga yang kesulitan finansial.
“Bukan sekadar menghapus kewajiban pembayaran, tetapi menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang bagi dunia pendidikan kita,” tegasnya.
Baca Juga:Diserang Hama, Puluhan Hektar Sawah di Ujungjaya Gagal Panen Harga Sembako di Pasar Parakanmuncang Kian Meroket
Ia berharap bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya mengejar popularitas sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan. “Sudah saatnya kita berpikir jernih demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. (kos)