sumedangekspres, KOTA – Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025, sebanyak 20 persen anggaran Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan di Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Desa (Kades) Jatihurip, Tata, menyatakan, dirinya bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatihurip, S Hadi Hermawan, sepakat, dana tersebut dikelola oleh BUMDes dengan pengawasan ketat dari pemerintah desa dan BPD.
“Saya menyetujui kebijakan ini, tetapi pemerintah desa dan BPD tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara maksimal,” ujar Tata kepada Sumeks, Selasa (11/2).
Baca Juga:Desa Mekarjaya Fokus Program Ketahanan Pangan Berbasis HortikulturaSDN Sindang IV Tertibkan Pedagang, Fasilitasi Tempat Berjualan di Sekolah
Menurut Tata, BUMDes nantinya akan mengelola dana tersebut untuk program peternakan, perikanan, dan pertanian. Ia berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, program ini bisa memberikan manfaat bagi warga Jatihurip, terutama bagi mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tata menegaskan, pihaknya akan menyiasati pelaksanaan program ini agar dapat mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami dari pemerintah desa akan terus mendukung, memantau, dan memberikan arahan agar BUMDes bisa sukses menjalankan program ketahanan pangan ini secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPD Jatihurip, S. Hadi Hermawan, turut mendukung program tersebut dan menilai bahwa ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Mudah-mudahan program ini dapat berjalan lancar, berkesinambungan, serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Hadi juga mengingatkan, anggaran ini bukan sekadar bantuan atau hibah, melainkan stimulan yang harus dikelola dengan baik agar program ini sukses dan terus berkelanjutan.
Baca Juga:Dorong Ketahanan Pangan, Aparat Tanam Padi Gogo di TanjungmedarPLN Icon Plus SBU Regional Jawa Barat Gelar Community of Practice bersama Unit Pelaksana Transmisi Bandung
“Kami tekankan bahwa ini bukan hibah, melainkan bantuan stimulan. Program ini harus berhasil dan terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ahm)