Dalam penetapan lokasi proyek, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah milik Sahud di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdampak.
Di Desa Mulyasari juga ada 19 rumah yang terdampak, dengan 12 rumah telah masuk dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.
Plt. Camat Sumedang Utara, Ili, mengungkapkan, pengecekan lahan di tiga desa telah melibatkan tim geologi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR.
Baca Juga:Tanggul Jebol, Rendam Empat Desa di CimanggungJelang Ramadan, Harga Sembako di Pasar Sumedang Meroket
“Sebelumnya, Bupati Sumedang telah meninjau lokasi dan mendesak agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Namun, rencana perubahan anggaran tahun 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan merupakan jalan utama,” katanya seusai rapat koordinasi dan konsolidasi data serta informasi Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/2) lalu.
Dikatakan, Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan kepala desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi.
“Sayangnya, pengajuan pembangunan jalan anggarannya minim sempat ditolak oleh warga. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir yang dilakukan pada 23 Mei 2024 masih belum terealisasi,” kata Ili.
Dalam menangani dampak dari Pembangunan Tol Cisumdawu, Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi data serta informasi Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.
Wakil Bupati Fajar Aldila menegaskan, masalah utama adalah keterbatasan anggaran. Diperlukan koordinasi intensif dan penetapan tenggat waktu penyelesaian.
“Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicarikan solusi secepatnya,” tegasnya.
Sekda Tuti Ruswati menjelaskan, Dinas PUTR telah melakukan upaya penanganan banjir, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirnamulya, di mana warganya telah mengajukan relokasi.
Baca Juga:Penebangan Pohon Sebabkan Kemacetan di Jalan Raya CimayorSiswa TK PGRI Mekarwangi Belajar Jadi Damkar
“Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa,” tuturnya.
Sementara itu, pihak BPN menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengajukan penetapan lokasi ke Kanwil Pertanahan untuk 239 bidang tanah, tetapi prosesnya terhambat karena kurangnya kelengkapan berkas.