Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Masyarakat meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang untuk bekerja sama dalam mengusut kasus ini.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Puskesmas Cimanggung terkait dugaan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan menunggu rilis resmi dari pihak terkait atau instansi berwenang yang menangani kasus ini. (kos)