SUMEDANG EKSPRES – Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Ansharulloh, menyatakan dukungan terhadap fatwa jihad bersenjata yang dikeluarkan oleh para ulama dunia sebagai bentuk pembelaan terhadap Gaza.
Dalam aksi unjuk rasa AWG yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, Ansharulloh menegaskan bahwa fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam dan negara-negara yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara militer demi membela rakyat Gaza.
“Kami meyakini bahwa fatwa jihad bersenjata untuk orang-orang mampu, untuk umat Islam yang mampu, untuk negara-negara yang punya kemampuan, itu sudah menjadi kewajiban untuk membela Gaza dengan senjata,” katanya.
Baca Juga:Info Harga Emas Terkini per 11 April 2025Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Tajam, Tembus Rp 1.941.000 per Gram!
Fatwa tersebut sebelumnya diumumkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS), yang menyebut bahwa pendekatan militer diperlukan karena jalur diplomatik dinilai tak lagi efektif menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina.
Ansharulloh juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah nyata, termasuk memboikot seluruh kegiatan bisnis yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Ia menyatakan bahwa masih banyak entitas ekonomi di Indonesia yang terhubung dengan kepentingan Zionis.
“Terutama dalam hal memboikot seluruh kepentingan bisnis yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Jadi kami melihat banyak entitas atau kepentingan bisnis yang terafiliasi dengan Zionis Israel di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ansharulloh menilai bahwa sudah saatnya negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ikut menggunakan kekuatan militer untuk membela Palestina, terutama karena Amerika Serikat tidak menghentikan agresi Israel.
Terkait rencana Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara warga Gaza yang memerlukan perawatan medis ke Indonesia, Ansharulloh menganggap langkah tersebut masih dalam batas kewajaran karena bersifat darurat.
“Saya melihat pernyataan lengkapnya, saya rasa itu wajar. Kalau kemudian banyak direspon kurang baik dari publik, saya rasa karena momentumnya bertepatan dengan rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi fasilitas medis di Gaza saat ini sangat minim, sehingga pengobatan di luar wilayah konflik menjadi pilihan yang masuk akal.
Baca Juga:Wapres Gibran Bahas Kesiapan Indonesia Tuan Rumah World Abilitysports Games 2025Indonesia Siap Tampung Sementara 1.000 Pengungsi Gaza, Bukan Relokasi Permanen
“Mengevakuasi warga Palestina yang terluka akibat perang, yang harus dirawat sesegera mungkin karena fasilitas medis di Gaza itu sudah hampir tidak memadai semua. Maka memang konsekuensi logis mereka harus dirawat di luar karena emergensi, harus saat ini juga,” tambahnya.