Beberapa dampak yang mungkin terjadi jika DPR dibubarkan, salah satunya adalah krisis konstitusional. DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Jika lembaga ini dibubarkan, maka akan terjadi kebuntuan hukum dan pemerintahan, bahkan dampak yang lebih buruk lagi adalah terpusatnya kekuasaan hanya pada presiden dan eksekutif lainnya.
Kondisi tersebut akan mengarah pada sistem pemerintahan yang otoriter. Bahkan, tahukah Anda bahwa negara-negara yang tidak memiliki lembaga legislatif sering kali dianggap tidak stabil oleh investor luar negeri, karena ketidakpastian hukum dan ekonomi yang tinggi. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya.
Jadi, apakah pembubaran DPR menjadi solusi? Menurut saya, justru itu akan menjadi kemunduran besar bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Karena secara fungsional, lembaga legislatif sangat penting dalam mendukung berjalannya proses demokrasi. Jika ada yang salah dalam kinerja DPR saat ini, solusinya adalah memperbaiki sistemnya, bukan membubarkannya secara langsung. Tindakan seperti itu justru seperti menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan masalah baru.
Baca Juga:7 Rekomendasi HP Sinyal Kuat Paling Stabil Pada 2025Review Lengkap Infinix Note 50s 5G Plus yang Dibilang Punya Desain Nyeleneh
Kebencian masyarakat terhadap DPR tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan yang telah berlangsung lama. Mulai dari kasus korupsi, nepotisme, hingga buruknya kinerja menjadi penyebab utama citra DPR memburuk di mata publik.
Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada anggota DPR yang bekerja dengan baik dan menjalankan tugasnya sesuai amanah rakyat. Sosok-sosok seperti inilah yang justru patut kita apresiasi. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi DPR saat ini sedang menghadapi banyak sorotan dan kecaman dari masyarakat.
Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi lembaga DPR untuk memperbaiki sistem internalnya, agar dapat bekerja lebih baik, profesional, dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat sebagaimana seharusnya.