SUMEDANG EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut berkomentar soal sengketa lahan SMAN 1 Bandung yang belum lama ini kalah di PTUN Bandung.
Dedi Mulyadi bahkan mencurigai bahwa ada pihak berkepentingan yang berada di balik sengketa lahan SMAN 1 Bandung.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, Dedi Mulyadi melihat bahwa lahan SMAN 1 Bandung ini berada di tempat yang strategis.
Baca Juga:Kepala BKN Ungkap 5 Faktor Ribuan CPNS Formasi Tahun 2024 Mengundurkan Diri, Apa Saja?Kapan Seleksi CPNS Tahun 2025 Bakal Dibuka Pemerintah? Berikut Ini Informasinya
Dilansir dari laman Jabar Ekspres, pria yang akrab disapa KDM ini pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menempuh langkah banding.
Langkah banding dilakukan setelah Pemprov Jabar mengalami kekalahan pada sengketa lahan dengan pihak Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).
“Menurut saya, itu bukan murni gugatan terhadap SMAN. Tapi tanah itu, tanah strategis. Pasti banyak pihak yang punya kepentingan terhadap tanah itu. Jadi bukan murni gugatan PTUN,” katanya pada Rabu, 23 April 2025.
Lebih lanjut, KDM juga mengungkapkan bahaw pemerintah selama ini memiliki kecenderungan untuk kalah dalam persoalan sengketa tanah.
Kondisi tersebut karena adanya keterbatasan, seperti terkait pengacara.
“Kami paham, pengacara terbatas dan pemerintah tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ketika bersengketa,” ucap Gubernur Jabar tersebut.
Ia pun telah memikirkan langkah panjang untuk dapat mengantisipasi agar tidak lagi ada hal yang serupa.
“Setelah ini kami akan identifikasi seluruh aset. Kelemahan pemerintah kan sertifikasi lambat,” tuturnya.
Baca Juga:Penting! Begini Cara Mudah Cek Bansos Ibu Hamil Tahun 2025, Cukup Siapkan NIK KTPAda Ribuan CPNS Formasi 2024 yang Mengundurkan Diri, Begini Kata Kepala BKN: Pemerintah Telah
“Kalau menurut kami, biaya sertifikasi mahal, tapi gak apa-apa. Karena asetnya jauh lebih mahal,” ujarnya menambahkan.
Karena pemerintah dinilai lemah dalam sertifikasi tanah, KDM pun akan memerintahkan bidang aset untuk membuat anggaran yang cukup.
“Nanti ke bidang aset akan diperintahkan untuk buat anggaran yang cukup. Untuk segera memeroses seluruh aset dengan baik lalu disertifikasi,” kata Dedi.*