SUMEDANG EKSPRES – Dana hibah untuk sekolah keagamaan atau pesantren saat ini sedang dalam pengkajian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi membuat gebrakan dengan tidak mencairkan dana hibah pesantren untuk tahun ini.
Kebijakan dari Dedi Mulyadi tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya banyak kejanggalan terkait penerima dana hibah tersebut.
Baca Juga:KPK Sita Mobil Mercedes Benz Milik Ridwan Kamil Buntut Kasus BJB, Berapa Harganya?Setelah Motor Royal Enfield, Kini Giliran Mobil Mercedes Benz Milik Ridwan Kamil Turut Disita KPK
Dilansir dari laman Jabar Ekspres, KDM menemukan kejanggalan bahwa ada salah satu kabupaten yang menerima alokasi dana sangat besar.
Padahal menurut Gubernur Jabar tersebut, Cirebon sebagai basis pesantren terbesar justru mendapatkan alokasi yang sangat rendah.
Kabupaten Cirebon diketahui hanya mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp55 juta dengan hanya satu pesantren penerima saja.
Berbeda dengan Kabupaten Garut, di daerah ini alokasi dana mencapai Rp78 miliar dengan 140 pesantren penerima.
“Cirebon satu pesantren, lebih sedikit, daerah di mana basis NU, Islam Tradisional hanya dapat satu pesantren 557 juta,” katanya pada Senin, 28 April 2025.
Oleh karena itu, KDM pun merasa kaget dengan usulan dana hibah Kabupaten Garut yang sangat besar.
Bahkan alokasi dana yang didapatkan Garut melebihi Kota Bandung yang notabene wilayah pusat Jabar.
Baca Juga:Selain Ciro Alves, Ini Dia Beberapa Pemain Persib Bandung yang Kontraknya Segera BerakhirIni Alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Stop Dana Hibah Pendidikan untuk Yayasan, Termasuk Pesantren
Diketahui bahwa Kota Bandung sebagai ibu kota Jabar hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp150 juta dan itu pun hanya untuk satu pesantren saja.
“Saya sebagai gubernur menjadi terpanggil rasa keadilan saya, miris. Saya tidak mungkin tanda tangani ada daerah yang berbasis pesantren, basis tradisional NU beda dari satu kabupaten. Kota Bandung, kota besar cuma dapat satu pesantren,” ujarnya.
Alhasil, ia pun masih enggan untuk menandatangani usulan alokasi dana hibah untuk Garut karena prinsip keadilan yang belum terpenuhi.
Gubernur Jabar itu pun menyampaikan akan mengkaji terlebih dahulu agar dana hibah bisa diberikan secara merata.
“Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh daerah di Jabar, distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan berdasarkan prioritas pembangunan. Kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu jalan, alokasi terus-terusn tapi jalannya ancur,” ucap KDM.*