sumedangekspres, CIMANGGUNG – Penanganan banjir akibat luapan Sungai Cimande terus dilakukan, salah satunya melalui program normalisasi sungai yang kini telah dimulai dari bagian hilir. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlunya sinergi antardaerah dan pemeliharaan rutin oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Raden Tedi, menegaskan, Sungai Cimande melintasi dua wilayah, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, sehingga penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Dua wilayah, dari hilir sampai hulu, harus berbenah bersama-sama untuk mengatasi masalah banjir ini,” kata Tedi saat melakukan peninjauan ke Sungai Cimande baru-baru ini.
Baca Juga:Warung Al-Ikhlas Bantu Pengrajin Anyaman di TanjungkertaKecamatan Sumedang Utara Apresiasi Sosialisasi Remaja Anti Narkoba
Langkah konkret telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, di antaranya dengan memasang jaring pengaman di titik-titik rawan penyumbatan aliran sungai. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan.
Sementara itu, Ketua DPD LSM GMBI Kabupaten Sumedang, Deden Mulyana, yang turut memantau proses di lapangan, menyampaikan, jaring pengaman yang dipasang di sekitar Jembatan Pangsor mengalami kerusakan saat hujan deras mengguyur.
“Ketika hujan turun sore kemarin, jaring sampah itu jebol. Ini menunjukkan bahwa konstruksinya belum cukup kuat untuk menahan debit air besar dan tumpukan sampah,” ujarnya.
Pemerintah daerah kini didorong untuk mencari solusi yang lebih efektif, baik dari sisi teknis maupun sosial. Selain memperkuat infrastruktur pengendali sampah, peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai juga dianggap krusial.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir dan mengurangi dampak yang ditimbulkan setiap musim hujan. (kos)