sumedangekspres, JATINANGOR – Legislator DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya terlalu terfokus pada euforia pertumbuhan ekonomi, sementara permasalahan pengangguran dan krisis pendidikan justru terabaikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan, Jawa Barat kembali mencatat angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, mencapai 1,72 juta jiwa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 4,98 persen dengan nilai PDRB mencapai Rp734 triliun.
“Ini menunjukkan ada jurang besar antara data ekonomi makro dan realitas sosial di lapangan,” ujar Maulana, Rabu (13/5).
Baca Juga:Hakim Turun ke Desa, Ajak Warga Desa Pamulihan Melek HukumRancakalong Meriahkan Adat Ngalaksa 2025: Warisan Budaya Sunda yang Terus Hidup
Ia menilai, angka pertumbuhan ekonomi tersebut justru menutupi kegagalan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara utuh. Maulana juga menyayangkan alokasi anggaran Rp6 miliar dari APBD 2025 yang digunakan untuk mengirim 900 siswa “bermasalah” ke barak militer.
“Ini pendekatan yang ngawur, seolah-olah semua persoalan sosial dapat diselesaikan dengan kedisiplinan militer,” kritiknya.
Sebagai solusi, Maulana mengusulkan program Desa Vokasi untuk memberikan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, seperti pertanian modern, industri kreatif, dan UMKM digital.
“Pilot project-nya harus dimulai di daerah dengan angka pengangguran tertinggi, dibiayai lewat APBD Perubahan 2025,” tegasnya. (kos)