sumedangekspres – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar belum menyiapkan alokasi anggaran untuk kebutuhan e-voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun ini. Gagasan itu baru dicanangkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Kepala DPMD Jabar Ade Afriandi mengungkapkan, pencanangan itu baru sebagai langkah awal. “Ini komitmen awal untuk pelaksanaan Pilkades secara digital di Jabar,” cetusnya kepada Jabar Ekspres (Grup Sumedang Ekspres).
Namun Ade mengakui bahwa pihaknya memang belum mengalokasikan anggaran khusus untuk mengeksekusi gagasan itu di 2025 ini. “Belum ada (anggaran pengadaan alat.red), untuk tahun ini,” sambungnya.
Baca Juga:Hipmi Sumedang akan Cetak Pengusaha Level Nasional FEB Unpad Sepakati Bangun Joint PhD Programme
Ade menegaskan, pelaksanaan e-voting itu bukan berorientasi kepada pengadaan alat e-voting. Tapi lebih kepada semangat digitalisasi.
Gagasan mengenai e-voting itu diketahui telah dicanangkan oleh Dedi Mulyadi. Kebijakan baru itu diluncurkan Selasa (3/6). Hal tersebut bersamaan kebijakan lain yang tak kalah menarik yakni penerapan E-Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jadi ada dua hal penting yang kami tanda tangani. Yakni E-Budgeting dan E-Voting,” katanya.
Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, kebijakan ini bakal diberlakukan di seluruh Desa di Jabar atau lebih dari 5 ribu desa di Jabar.
E-Voting merupakan kombinasi hak demokrasi warga dengan teknologi digital. Pilkades yang biasanya menggunakan kertas akan beralih pada alat elektronik. Teknologinya kekinian. Lalu itu juga bakal memangkas proses rekapitulasi.
Di sisi lain, e-voting untuk pilkades telah diterapkan di beberapa daerah. Salah satu yang pertama ada di Kabupaten Boyolali. Ia memakai alat e-voting besutan BRIN. Dalam pelaksanaanya, e-voting itu membutuhkan beberapa perangkat. Seperti layar sentuh, printer, hingga smart card.(son)