sumedangekspres – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai menyalurkan bantuan bagi kelompok tani tembakau di wilayah Tanjungsari dan Sukasari. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan petani, mulai dari sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, hingga perbaikan infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani dan fasilitas pendukung lainnya.
Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, Dadi Runadi, menjelaskan bahwa program bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan bentuk dukungan yang berbeda.
“Untuk bantuan dari provinsi rencananya berupa pupuk, pestisida, dan sarana produksi lainnya. Sedangkan dari kabupaten difokuskan ke infrastruktur seperti jalan usaha tani dan sarana pendukung pertanian,” kata Dadi saat ditemui di kantornya, Selasa 20 Mei 2025.
Baca Juga:Sumedang Belajar ke Banyumas, Siap Terapkan Sistem Pengelolaan Sampah Modern dan PartisipatifIngin Lihai Nyetir? Kursus Saja di Trijaya
Bantuan tersebut difokuskan pada dua kecamatan, yaitu Tanjungsari dan Sukasari, yang memiliki sekitar 40 kelompok tani. Namun, menurut Dadi, tidak semua kelompok tergolong sebagai petani tembakau murni.
“Standarisasi kelompok tani tembakau di wilayah kami mengacu pada pengelompokan petani pengolah. Kalau petani pembudidaya tembakau masih sedikit, yang paling luas justru ada di wilayah Tomo,” ujarnya.
Dadi menjelaskan, klasifikasi petani tembakau terbagi menjadi tiga kategori, yakni pembudidaya, pengolah, dan mereka yang menjalankan dua peran sekaligus. Penyaluran bantuan akan disesuaikan dengan proses verifikasi ketat agar benar-benar tepat sasaran.
“Nantinya kami akan melibatkan Asosiasi Pengusaha Tani Indonesia (APTI) untuk ikut menyeleksi petani yang benar-benar berhak menerima bantuan,” ucapnya.
Seluruh program bantuan ini merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah, sekaligus pendampingan langsung kepada petani agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan