“Nantinya kami akan melibatkan Asosiasi Pengusaha Tani Indonesia (APTI) untuk ikut menyeleksi petani yang benar-benar berhak menerima bantuan,” ujarnya menegaskan.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari mekanisme transparansi yang dijalankan pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran DBHCHT 2025 berlangsung optimal. Selain itu, langkah ini diharapkan menjadi bentuk pendampingan kepada para petani di lapangan agar bantuan yang disalurkan selaras dengan kebutuhan aktual mereka.
“Tentu saja, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya transparansi dalam pemanfaatan DBHCHT tahun 2025. Sekaligus bentuk pendampingan kepada petani agar bantuan yang diterima tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” tutup Dadi