sumedangekspres – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Komunitas Truk Sumedang menggelar aksiunjuk rasa di depan halaman Kantor Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (19/6).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai merugikan sopir truk.
Menurut mereka, kebijakan itu tidak menyentuh akar permasalahan, yakni perusahaan pemilik barang yang memberi arahan muatan berlebih.
Baca Juga:Sebanyak 210.910 Pendaftar Diterima di SPMB Tahap 1Bupati Sampaikan Dua Raperda Strategis: Pertanggungjawaban APBD dan RPJMD 2025–2029
“Kebijakan ini hanya memberatkan kami sebagai sopir. Padahal, muatan yang kami bawa atas arahan dari perusahaan,” kata Jajang Yusuf, salah seorang sopir truk menuturkan.
Jika pemerintah serius ingin menertibkan truk ODOL, kata dia, langkah tegas seharusnya ditujukan kepada perusahaan penyedia muatan, bukan sopir sebagai pelaksana di lapangan.
“Kalau ingin turunkan ODOL, tekan perusahaan. Kami hanya menjalankan perintah,” tegasnya.
Selain itu, Jajang juga menyoroti rendahnya tarif pengangkutan yang tidak sebanding dengan operasional. Akibatnya, banyak sopir terpaksa membawa muatan berlebih agar penghasilan mencukupi.
“Ongkos sedikit, muatan juga dibatasi, ya jelas nggak masuk. Makanya kami bergerak mendukung teman-teman sopir yang memperjuangkan keadilan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua truk bermuatan melebihi kapasitas. Banyak barang seperti mie instan atau sayuran yang meski ringan, memerlukan volume besar agar efisien dalam pengiriman.
“Kami tidak selalu membawa muatan berat. Tapi kalau cuma sedikit, perusahaan bisa rugi, dan ongkos juga tidak cukup,” pungkasnya. (red)