Meski begitu, Forkopimcam mengakui tidak bisa menjamin bila warga akhirnya mengambil langkah aksi langsung ke perusahaan untuk menuntut haknya. Maka dari itu, upaya dialog dinilai sangat penting.
Sebagai informasi, pergantian penyedia jasa keamanan ini berawal dari keputusan PT. SIP yang menunjuk PT. GPJ sebagai mitra baru. Namun, tidak ada jaminan keberlanjutan kerja bagi tenaga keamanan lama yang mayoritas berasal dari warga Sawahdadap. Hal inilah yang menjadi pemicu konflik dan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran di desa tersebut.
Pemdes Sawahdadap berharap, melalui koordinasi dengan Forkopimcam, dapat ditemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, terutama dalam memperjuangkan nasib warga terdampak. (kos)