“Adapun untuk spesifikasi rumah subsidi, meliputi luas bangunan minimum 21 m², maksimum 36 m². Luas tanah minimum 60 m², maksimum 200 m²,” katanya.
Di tempat yang sama, Pimpinan Bank bjb Sumedang Rachmat Abadi, mengatakan, pihaknya mendukung penuh, program pembiayaan perumahan, khususnya bagi ASN dan Pekerja di Sumedang.
Dengan catatan, kata Rachmat, semua syaratnya terpenuhi, terutama harus clear dulu BI Checking atau yang sekarang dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yaitu sistem yang mencatat riwayat kredit seseorang atau badan usaha.
Baca Juga:Komisi II DPRD Sumedang Evaluasi Semester I TA 2025 di Dinas Pertanian dan DPMPTSPSumedang Siap Jadi Tuan Rumah Pendidikan Terbaik di Indonesia
“Informasi ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam,” katanya.
Pada tahun ini, Bank bjb Sumedang mendukung penuh atas rencana pihak provinsi Jawa Barat yang menargetkan 1000 unit rumah subsidi, bagi ASN dan Pekerja di Sumedang.
Untuk memenuhi target tersebut, pihaknya menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menjangkau ASN yang belum memiliki rumah dan lembaga lainnya yang masuk dalam sasaran program pembiayaan perumahan subsidi.
“Untuk ASN, sasarannya kami fokuskan bagi ASN dan PPPK yang baru diangkat. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan seleksi terhadap ASN dan PPPK yang masih memiliki kelonggaran dalam mengangsur kredit,” ujarnya.
Sedangkan untuk pemilihan lokasi unit rumah dan pengembangnya (developer) itu disesuaikan dengan minat pemohon.
Dengan ketentuan, pengembangnya itu sudah menjalin PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BP Tapera serta membuat MoU dengan Bank bjb Sumedang.
“Sehubungan dengan itu, kami mengajak agar pengembang yang sudah melakukan PKS dengan BP Tapera, untuk membuat MoU juga dengan Bank bjb, sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan,” katanya. **