KOTA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Kemal Idris, menyampaikan, pihaknya mempertemukan seluruh pemberi layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan masyarakat, termasuk perwakilan asosiasi dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Pertemuan tersebut, kata Kemal, bertujuan agar ke depan, kualitas layanan di MPP semakin baik.
“Intinya kami ingin mendengar langsung saran dari masyarakat, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar layanan di MPP,” ujar Kemal usai acara, Rabu (27/8).
Baca Juga:DPRD Sumedang Bahas Rencana Kerja dan Raperda APBD Perubahan 2025Warga Sumedang Dibekali Kesiapsiagaan Musim Kemarau
Kalau memang sesuai dengan aturan dan sumber daya yang tersedia, kata Kemal, maka SOP maupun persyaratan layanan bisa disesuaikan.
Kemal mencontohkan adanya masukan terkait layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang belakangan membeludak.
“Salah satu usulan adalah penerapan sistem antrian berbasis aplikasi dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama, agar layanan lebih tertib dan tepat sasaran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kemal menjelaskan, keterbatasan sumber daya manusia sempat menjadi kendala utama.
“Dulu hanya ada 12 orang petugas yang harus melayani baik di MPP Alun-alun maupun MPP Jatinangor. Dengan jumlah tersebut, kapasitas layanan maksimal hanya 250 per hari. Dari jumlah itu, 200 layanan tatap muka, sedangkan 50 sisanya melalui online,” ungkapnya.
Namun, sambung Kemal, setelah dilakukan rapat bersama Bupati Sumedang, akhirnya diputuskan untuk menambah SDM dengan melibatkan pegawai kecamatan yang memiliki kualifikasi di bidang pelayanan.
“Sekarang sudah ada surat perintah dari BKPSDM, sehingga pelayanan di MPP, baik di Alun-alun maupun Jatinangor, bisa ditingkatkan melampaui 250 layanan per hari,” jelasnya.
Baca Juga:Rem Blong, Mitsubishi Tabrak Truk dan Motor di CimanggungUpdate Harga Tiket Masuk Kampung Wisata Pangjugjugan Sumedang 2025
Kemal juga menyebutkan, masyarakat meminta agar jam operasional pelayanan diperpanjang, sehingga kebutuhan layanan bisa lebih terakomodasi. Selain itu, sebagian layanan sudah bisa diakses melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke MPP.
“Kami ingin semua masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengakses layanan. Masukan dari masyarakat tentu sangat penting untuk terus mendorong pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas Kemal. (red)