KOTA – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang sedianya akan dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Kabupaten Sumedang pada Senin (1/9) resmi dibatalkan.
Aksi yang diprakarsai oleh aliansi Gerakan Masyarakat–Mahasiswa Bersatu Sumedang ini semula dijadwalkan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB, dengan titik kumpul utama di Terminal Tipe A Ciakar dan rute long march menuju Mapolres Sumedang serta Gedung DPRD Kabupaten Sumedang.Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, tidak terlihat adanya pergerakan massa.
Lokasi yang sebelumnya diperkirakan akan menjadi pusat keramaian tetap lengang dan seluruh aktivitas masyarakat berlangsung normal.
Baca Juga:Polisi Sambangi SMK Tursina, Ajak Siswa Jangan Mudah TerprovokasiRibuan Formasi PPPK Paruh Waktu Siap Diusulkan di Sumedang
Aparat keamanan dari unsur Polri, TNI dan Satpol PP yang telah disiagakan sejak pagi hari memastikan bahwa situasi Kabupaten Sumedang tetap kondusif.
Pembatalan aksi ini dikonfirmasi secara resmi oleh beberapa perwakilan mahasiswa, salah satunya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Sumedang.
Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, termasuk melalui akun komunitas “Aku Cinta Sumedang” di Facebook, mereka menyebut bahwa keputusan untuk membatalkan aksi diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama menyangkut keselamatan peserta aksi.
“Setelah pertimbangan matang, khususnya menyangkut aspek keselamatan dan keamanan, serta adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum ini, maka dengan penuh kesadaran kami memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan aksi pada 1 September,” tulis pernyataan resmi dari BEM UPI Sumedang.
Sementara itu, Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi ini awalnya melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, antara lain UPI, UNSAP, UNPAD, IKOPIN, ITB, serta organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM.
Mereka sebelumnya menyatakan akan turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah isu nasional dan daerah. Jika jadi digelar, aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan krusial, antara lain:
Penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang perluasan peran militer dalam ranah sipil, desakan terhadap pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama di daerah tertinggal dan pelosok, tuntutan transparansi pengelolaan APBD serta rincian gaji dan tunjangan para anggota DPR serta desakan atas pengusutan tuntas kasus tewasnya driver ojol Affan Kurniawan saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.